STUDENT GOVERMENT
SISTEM PEMERINTAHAN MAHASISWA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Mahasiswa tidak dapat dipungkiri merupakan agent of social change dan agent of social control. Sebagai pemuda yang dianggap memiliki tingkat intelektualitas tertinggi dikalangannya, mahasiswa harus bisa menjadi pioner bagi para pemuda dalam menjaga mengawasi dan mengawal perubahan sosial. Pembelajaran atau pendidikan politik merupakan sesuatu yang penting bagi mahasiswa untuk bisa memahami dan berperan aktif dalam society atau kemasyarakatan.
Mahasiswa yang dikenal sebagai agen of social change dan agent of sosial control memiliki peranan yang cukup vital dalam proses pembangunan, baik sifatnya pembangunan fisik maupun pembangunan sosial.
Sebagai Agent of social control, mahasiswa harus bisa mengawal, mengawasi, membenahi, dan menjaga stabilitas masyarakat agar tidak terbawa arus globalisasi yang terlalu deras yang dikhawatirkan membawa kehidupan bermasyarakat menuju permasalahan- permasalahan yang pelik.
Kaitannya sebagai agent of Social change atau perubahan sosial tentunya mengharuskan mahasiswa untuk terus bisa mengabdikan hati fikiran dan tenaganya untuk society atau lazim disebut dengan masyarakat. Mahasiswa dalam hal ini menjadi subject penentu perubahan, membawa perubahan masyarakat menuju lebih baik, merubah masyarakat yang belum tahu apa-apa menjadi tahu, membantu masyarakat yang masih terbelakang untuk bisa berlari atau setidaknya berjalan cepat mengejar kehidupan yang lebih maju.
Merupakan sebuah tugas yang sulit untuk menjaga dan melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat, apabila masyarakat sebagai subject pelaksana tidak kita libatkan dalam perkara ini. Mahasiswa harus bisa mempersiapkan mental masyarakat untuk siap menyongsong apapun yang akan hadir didalamnya. Persiapan yang matang ini tentunya hanya bisa diaksanakan dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya social, atau social education.
Tidak bisa kita pungkiri saat ini, dunia pendidikan di Indonesia, secara garis besar, masih bisa dikatakan sangat primitif. Pendidikan masih berkutat dalam lingkup yang kurang ‘membumi’, yaitu hanya menomorsatukan penyampaian dan penerimaan materi (material-based communication) dan mengabaikan korelasi antara materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Metode pendidikan seperti ini sama sekali tidak efektif karena saat diaplikasikan ternyata materi dan keadaan masyarakat tidak relevan. Model pendidikan yang semestinya kita optimalkan disini adalah model yang berorientasi pada kebutuhan dan dinamika masyarakat (people-based learning activity). Model pendidikan seperti ini sangat urgen mengingat dinamika masyarakat baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya berkembang dengan sangat cepat. Jika dunia pendidikan tidak berusaha mengimbangi perkembangan tersebut, maka tamatlah riwayat dan peran serta dunia pendidikan dalam mencetak para penerus bangsa.
Universitas Islam Negeri dalam hal ini merupakan sebuah universitas yang benar-benar mengajarkan pada mahasiswanya untuk bisa terjun pada pendidikan kemasyrakatan. Dan tentunya salah satu model pendidikan yang erat dan sangat berhubungan dengan masyarakat adalah political education atau pendidikan politik. Hal ini direalisasikan dengan dibangunnya sistem student government atau pemerintahan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.
Sistem student government merupakan sebuah sistem pemerintahan mahasiswa yang sama halnya dengan republik indonesia menggunakan sistem kepartaian sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Setiap partai berhak mengirimkan satu calon ketua dan wakil ketua badan eksekutif, dan juga calon legislatif. Para calon tersebut nantinya akan berkompetisi mencari suara terbanyak baik ditingkatan Universitas, fakultas maupun jurusan. Berbeda dengan sistem senat, yang mana ketua senat dipilih oleh hanya perwakilan mahasiswa, pemilihan ketua dan wakil ketua dalam sistem SG dipilih secara langsung oleh mahasiswa. Tentunya sistem ini adalah sistem yang dianggap paling demokratis hingga saat ini.
STRUKTUR STUDENT GOVERNMENT

Kongres Mahasiswa Universitas (KMU) merupakan lembaga yang tertinggi dalam struktur kelembagaan SG. Sementara DPMU, UKM dan BEMU memiliki kesetaraan tingkatan dalam struktur kelembagaan tersebut. Tentunya masing-masing memiliki tugas dan wewenang. KMU apabila kita analogikan dalam sebuah negara adalah Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara DPMU adalah DPR. KMU dan DPMU bertugas menjadi legislator. BEMU adalah lembaga eksekutif yang memegang peranan terpenting dalam berjalannya pemerintahan.
Namun yang memang menjadi sebuah kerancuan hingga saat ini adalah bagaimana UKM sebagai unit kegiatan mahasiswa, memiliki tingkatan yang sejajar dengan DPMU dan BEMU. UKM semestinya berada dibawah BEMU. Posisi UKM yang merupakan sebuah unit kegiatan yang berorientasi pada minat dan bakat mahasiswa, idealnya cukup menjadi Lembaga Semi Otonom. Namun di sistem SG UIN UKM merupakan sebuah lembaga yang memiliki bargain position yang cukup besar.
Desember lalu UIN baru saja melangsungkan pesta demokrasi kampus. Yaitu PEMILU RAYA kampus. Dalam pemilu ini ikut ambil bagian lima partai yang masing-masing mengirimkan satu delegasi calon presiden dan wakil presiden. PEMILU berlangsung sangat sukses. Ini ditunjukkan dengan jumlah presentase keikutsertaan mahasiswa yang hampir mencapai 80%.
Kedepannya kita semua berharap bahwa UIN sebagai kampus Islam terbesar di Indonesia mampu menjadi pioner demokrasi di dalam kampus.
Materi ini pernah dipresentasikan dalam MAPABA PMII Fak. Dakwah dan komunikasi